Metro, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Baca :
Neraka Itu Bernama Kemacetan Jakarta
Djarot Wajibkan Pemilik Mobil di DKI Punya Garasi

Acara itu turut dihadiri oleh Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

"Pak Gubernur BI dan Pak Menteri, saya mohon maaf karena sekarang memang kita kejar terus untuk pengejaran infrastruktur," kata Djarot. "Tapi memang masih ada titik kemacetan bertambah."

Djarot menambahkan, saat ini di Jakarta, jumlah produksi (volume) sepeda motor 1500 dan mobil 400. "Ini hanya bisa diatasi apabila ada pilihan bagi warga untuk menggunakan transport publik," kata dia. "Kita tidak bisa batasi satu rumah punya dua atau tiga mobil."

Untuk mengurangi volume kendaraan bermotor tersebut, dalam acara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan sepakat mengembangkan pembayaran non tunai sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Dengan pembayaran non tunai, masyarakat akan lebih mudah dan cepat mengakses transportasi umum.
Simak juga : Djarot Juga Tak Setuju Pembatasan Sepeda Motor Berlaku Seharian

Pemerintah menargetkan sistem pembayaran non tunai ini mulai berlaku di akhir 2018. Meski saat ini sistem non tunai akan berlaku untuk transportasi darat, pemerintah telah berencana untuk memperluasnya hingga transportasi laut, udara, perkeretaapian, hingga perparkiran.

Sistem pembayaran non tunai ini juga mempermudah pemerintah mendata mobilisasi masyarakat di kawasan Jakarta. Dengan adanya data yang valid tersebut, pengaturan arus kendaraan akan lebih efektif dan efisien

"Insya Alloh tahun 2020 kemacetan Indonesia akan berkurang, sama seperti banjir di Jakarta yang sudah berkurang," kata Djarot lagi.

ZARA AMELIA