Bisnis, Jakarta -Pemerintah yakin rencana holding BUMN tambang yang saat ini dikebut hanya bisa dengan memaksimalkan hilirisasi di industri-industri pertambangan yang terlibat. Skema joint venture (usaha bersama) dinilai menjadi salah satu opsi yang memungkinkan untuk mencapai hal tersebut.

"Saya heran memang kenapa di industri minyak, hulu dan hilir itu sejalan, tapi di tambang kenapa lebih banyak di hulu, tapi sedikit yang mau garap hilir," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin dalam acara yang diadakan Indonesian Mining Institute, di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. "Ternyata memang kalau dihilir pertambangan itu high capital intensive (modal yang besar), usaha besar, tapi low return."

Lihat: Menhub: Proyek MRT Mencapai Pengeboran Terakhir

Budi menilai bahwa memang hilirisasi, semisalnya smelter aluminium, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akan tetapi, BUMN bisa menempuh cara lain untuk menyiasari pembiayaannya. "Kenapa tidak lakukan peminjamam dana ke Jepang yang bunganya bahkan hampir menyentuh 0 persen, atau sekalian dengan China yang banyak duitnya," tuturnya.

Budi menilai bahwa skema joint venture adalah pilihan yang memungkinkan karena BUMN tambang di Indonesia tergolong kecil, sedang modal yang dibutuhkan demikian besarnya. "Saya rasa tidak perlu juga harus dengan kepemilikan pemerintah hingga 51 persen segala, 25 persen saja cukup kok," ungkapnya. Akan tetapi, Menteri BUMN, Rini Soemarno, masih tetap menginginkan porsi 51 persen tersebut agar kontrol pemerintah tetap ada.

Baca: Peneliti UGM Sebut Ancaman Freeport Hanya Gertak Sambal

Pilihan lain, menurut Budi, yaitu bisa juga dengan menempatkan lokasi hilirisasi di tempat yang berbiaya paling efisien. "Lagipula saya yakin kalau orang berani kasih kredit kok walau berat, karena ini produk global kok," ujarnya.

Pemerintah saat ini memang tengah mendorong holding BUMN tambang dengan menjadikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Tbk sebagai pemimpin holding. PT Antam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) sendiri akan melebur menjadi anggota. Program hilirisasi pun juga didorong, khususnya dari Kementerian Perindustrian, untuk semakin meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil pertambangan di Indonesia.

FAJAR PEBRIANTO