Nasional, Jakarta--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua negara harus bersatu untuk menghadapi praktek perbudakan. Ini disebabkan masih banyak praktek perbudakan yang terjadi di dunia.

"Semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan perbudakan," kata Kalla saat acara penandatanganan piagam deklarasi antiperbudakan modern di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dan aktivis dari Global Freedom Network.

Kalla menuturkan perbudakan bisa terjadi karena ada pihak yang diperbudak dan pihak yang memperbudak. Dari sisi orang yang cenderung bisa diperbudak, peran negara adalah memberikan pekerjaan yang layak dan membuat aturan-aturan yang ketat tentang ketenagakerjaan.

Baca:  Kisah Dua ABK WNI Selamat dari Perbudakan Kapal Ikan Amerika

Pemerintah Indonesia, kata Kalla, telah membuat aturan yang menghapus praktek perbudakan modern. Mulai dari ketentuan batasan jam kerja, batas umur, ketentuan gaji minimal, dan lain-lain. Ini dilakukan agar praktek perbudakan tidak terjadi dimana orang dipaksa bekerja tanpa digaji, tujuh hari sepekan, dan tanpa istirahat.

Kalla berujar pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan pada orang miskin yang bertujuan menghindari mereka terjebak dari perbudakan. Kebijakan ini diantaranya bantuan beras sejahtera, pembukaan lapangan kerja, layanan kesehatan gratis, dan sumbangan-sumbangan lainnya. Meski sudah banyak upaya dilakukan, kata Kalla, praktek perbudakan masih banyak terjadi, bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri.

Karena itulah, kata Kalla, deklarasi antiperbudakan yang dilakukan tokoh lintas agama ini berperan untuk menghentikan perbudakan dari sisi orang yang memperbudak. "Para tokoh agama menandatangani, ini sebagai komitmen secara moral dan agama bahwa perbudakan harus dicegah, khususnya pada yang memperbudak," kata Kalla.

Simak: Tolak Upah Murah, Buruh Gelar Tapa Pepe di Keraton Yogya

Penandatanganan dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

Ketua Bidang Kerjasama Internasional MUI Muhidin Junaidi mengatakan MUI menolak sekeras-kerasnya perbudakan modern. "Kami menyambut sangat baik dan antusias penandatanganan penghapusan perbudakan," kata Muhidin.

Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud mengatakan penghapusan perbudakan adalah salah satu misi kedatangan Islam. Banyak sistem dalam Islam yang merupakan upaya menghapus perbudakan. "Denda dalam pelanggaran ibadah adalah memerdekatan budak, salah satu mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah budak yang bertujuan agar dia bisa menebus dirinya dari perbudakan. Anjuran menikahi perempuan budak juga salah satu upaya menghabisi budak," kata Marsudi.

Lihat: 15 Tahun, TKI Ini Bekerja Seperti Budak

Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengatakan KWI menolak perbudakan dengan landasan iman bahwa manusia adalah cinta Allah. Selain itu, penolakan perbudakan juga merupakan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, sebanyak 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, sebanyak 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan modern adalah perdagangan, kerja paksa, dan perbudakan di laut. Meski telah meratifikasi beberapa konvensi terkait perbudakan, praktek perbudakan nyatanya masih ditemukan, misalnya di industri perikanan dan kelapa sawit.

Harapan Jusuf Kalla, semua negara dan berbagai pihak bisa memecahkan persoalan perbudakan ini bersama-sama, itu sebabnya piagam deklarasi antiperbudakan modern tersebut hari ini dilakukan.

AMIRULLAH SUHADA